topmetro.news, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui deteksi dini, pemantauan titik panas (hotspot), kesiapsiagaan personel, hingga pelibatan masyarakat. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan pencegahan Karhutla membutuhkan kesiapan personel, pengawasan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam dialog interaktif program Titik Kumpul di Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumut, Jalan Putri Hijau Nomor 7, Medan, Kamis (22/10/2026). Dialog bertema “Sumut Nol Karhutla, Modifikasi Cuaca Urai Asap Kiriman” tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.
Heri menjelaskan, Karhutla dapat dipicu faktor alam maupun aktivitas manusia. Faktor alam meliputi perubahan iklim yang menyebabkan lahan mengering, sambaran petir di kawasan hutan kering, serta aktivitas vulkanis.
Sementara itu, faktor manusia antara lain pembukaan lahan dengan cara membakar dan kelalaian membuang puntung rokok yang masih menyala.
Siagakan Manggala Agni di Tiga Daerah Operasi
Untuk mengantisipasi ancaman Karhutla, Pemprov Sumut menyiapkan personel pengendali kebakaran hutan dan lahan, termasuk Manggala Agni yang didukung tiga daerah operasi (Daops).
Ketiga daerah operasi tersebut meliputi Daops Manggala Agni Sibolangit di Kabupaten Karo, Daops Manggala Agni Aek Nauli di Kabupaten Simalungun, serta Daops Manggala Agni Langga Payung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Selain memperkuat kesiapsiagaan personel, sosialisasi pencegahan Karhutla juga terus digencarkan kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Pemprov Sumut turut memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat melalui pembentukan lima kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Padanglawas Utara, Toba, Karo, Tapanuli Utara, dan Samosir.
Kelompok tersebut telah difasilitasi dengan berbagai perlengkapan pendukung, mulai dari pakaian kerja lapangan, sepatu bot, topi lapangan, gepyok atau alat pemukul api, hingga jet shooter untuk membantu proses pemadaman.
Pantau Hotspot Setiap Hari
Heri mengungkapkan, pengendalian Karhutla masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain karakteristik lahan gambut dan non-gambut, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi topografi, serta ketersediaan personel di lapangan.
Untuk mengantisipasi potensi kebakaran, Pemprov Sumut memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan titik panas setiap hari dengan memanfaatkan situs SiPongi, situs pemantauan LAPAN, serta data satelit NOAA dan Terra.
Pengawasan juga dilakukan dengan mendorong kepatuhan pemegang izin di bidang kehutanan untuk membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api.
Langkah lainnya meliputi patroli lapangan, pengecekan langsung (ground check) terhadap titik panas, serta pembangunan sekat kanal di lahan gambut untuk menjaga kondisi hidrologis lahan dan mengurangi risiko kebakaran.
Apabila kebakaran terjadi, penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, di antaranya kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, MPA, polisi kehutanan, Manggala Agni, lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan, serta masyarakat sekitar kawasan hutan.
Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan
Heri menegaskan, upaya pencegahan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan petugas di lapangan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi bagian penting dalam menekan risiko kebakaran.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan.
“Sinergi antara pemerintah, aparat, pemegang izin kehutanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla di Sumut,” pungkasnya.
Penulis | Erris
